TANGERANG, SERUJI.CO.ID – Pengurus Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Tangerang, Banten, mengakui ketrampilan para buruh setempat masih minim karena jumlah Balai Latihan Kerja (BLK) di daerah itu terbatas.

“Ini sangat wajar karena kebutuhan industri tidak sama dengan ilmu yang didapat calon tenaga kerja di sekolah,” kata Ketua SPSI Kabupaten Tangerang, Ahmad Supriyadi di Tangerang, Kamis (3/5).

Ahmad mengatakan sulit disejajarkan kebutuhan industri dengan ketrampilan yang miliki tamatan sekolah kejuruan.

Untuk itu, katanya, peran BLK sangat penting karena tenaga kerja produktif dapat meningkat ketrampilan salah satunya melalui pelatihan.

Sekolah kejuruan saat ini, banyak di bidang otomotif dan mesin produksi, itu pun diajarkan secara umum dan tidak khusus.

Masalah tersebut terkait tingkat pengangguran usia produktif di Kabupaten Tangerang masih tinggi padahal banyak pabrik yang membuka lowongan kerja.

Penyebab pengangguran karena calon pekerja tidak memiliki ketrampilan dan tingginya urbanisasi dari daerah lain untuk mengincar lowongan pekerjaan.

Demikian pula tenaga kerja lokal kalah bersaing dengan kaum urban sehingga kesempatan kerja tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal meski lowongan terbuka lebar.

“Ini merupakan salah satu problema yang harus diselesaikan oleh pemangku kepentingan, jika tidak diselasaikan dengan baik, maka serbuan tenaga kerja asing (TKA) terus bertambah,” katanya.

Dalam laporan Disnaker setempat bahwa TKA itu dominan berasal dari Tiongkok sebanyak 657 orang, Taiwan (223), Korea Selatan (361), India (45) dan selebihnya dari Amerika Serikat dan sejumlah negara lain di Eropa.

Sedangkan para TKA tersebut bekerja tersebar sebanyak 585 perusahaan yang ada pada 15 kecamatan, diantaranya di Cikupa, Balaraja, Jayanti dan Kecamatan Pasar Kemis.

Padahal sebelumnya, Pj Bupati Tangerang, Komarudin mengatakan aparat Disnaker supaya melakukan kunjungan ke pabrik dan meminta data yang jelas mengenai TKA karena selama ini banyak warga lokal yang belum mendapatkan pekerjaan.

Komarudin mengatakan bila tidak didata maka dapat menimbulkan kerawanan sosial terutama terhadap buruh setempat. (Ant/SU01)