DEPOK, SERUJI.CO.ID – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Corruption Wacth Independent (CWI) melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adanya dugaan korupsi dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk pengadaan buku di sejumlah sekolah dasar di Kota Depok, Jawa Barat.

Diperkirakan penyimpangan terjadi sejak 2015 hingga 2017.

“Dugaan korupsi BOS buku terjadi di sekolah dasar negeri dan kami sudah melaporkannya pada 12 April 2018 ke KPK,” kata Ketua Umum DPP CWI Elfatir Lintang pada media di Depok, Selasa (17/4).

Elfatir mengatakan setiap tahun ada indikasi korupsi Rp4 miliar, jadi selama tiga tahun ada Rp12 miliar penyimpangan keuangan negara.

“Kami komitmen mengawal kasus ini sampai tuntas karena sudah merugikan para murid yang seharusnya mendapat buku gratis tetapi ini harus membayar sendiri,” jelasnya.

Dia menjelaskan ada 287 sekolah dasar negeri dengan jumlah siswa mencapai 128 ribu siswa sekolah dasar di Kota Depok.

Anggaran untuk biaya BOS buku setiap sekolah mencapai Rp75 juta per tahun.

“Ini kan ada anggarannya kenapa siswa harus membeli dengan uang sendiri. Tentunya ini memberatkan para orang tua murid,” ujarnya.

Dia mengatakan untuk mendapatkan buku paket yang sudah dibiayai dari anggaran BOS ini pihak sekolah banyak berkelit, misalnya ada keterlambatan dari pihak penerbit sehingga murid diarahkan untuk membeli buku di luar.

“Ini sudah tidak benar seharusnya gratis tetapi harus membeli sendiri,” ujarnya.

Elfatir menduga adanya kebijakan yang membuat penyimpangan pengadaan buku sekolah SDN tersebut terus berulang setiap tahun.

“Ini harus dihentikan karena sangat merugikan para orang tua murid,” katanya.

Menanggapi hal tersebut Kepala dinas Pendidikan Kota Depok M Thamrin mengatakan untuk dana BOS buku langsung dari APBN dan semua dana tersebut langsung masuk rekening sekolah.

“Jadi dinas tidak mengetahui kalau ada penyimpangan,” katanya.

Thamrin mengatakan jika memang ada penyimpangan seharusnya dilaporkan terlebih dahulu dengan memberikan data-data yang akurat.

“SD yang mendapat dana BOS buka ada 400 sekolah negeri dan swasta. Disekolah mana yang ada penyimpangan dan kalau ada penyimpangan tentunya akan kami tindaklanjuti,” tegasnya. (Hrn)